INFOPOL.CO.ID, Surabaya - Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan yang aman, tertib, dan akuntabel dalam mempercepat kesejahtaraan masyarakat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dan bersinergi dengan seluruh stakeholder di Grand City Convention Hall Surabaya.
Rakor tersebut di hadiri Gubernur Jawa Timur Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa, M.Si., Pangdam V Brawijaya Mayor Jenderal TNI R. Wisnoe Prasetja Boedi , Kapolda Jawa Timur Irjen Pol. Luki Hermawan, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Dr Mohamad Dofir SH, MH, dan institusi terkait. Ternyata, Rakor bertema Penyelenggaraan Pemerintahan yang Aman, Tertib, dan Akuntabel dalam mempercepat kesejahtaraan masyarakat ini juga dihadiri oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Irjen Firli Bahuri.
Di kesempatan tersebut itu, dirinya menyampaikan arahan tentang mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas Korupsi, Kolusi, serta Nepotisme (KKN). Selain itu, pria dengan dua bintang di pundaknya ini juga menyampaikan mengenai Peraturan Presiden No 80 Tahun 2019 tentang percepatan pembangunan ekonomi di kawasan Gerbang Kartosusila (Gresik-Bangkalan-Mojokerto, Surabaya-Sidoarjo-Lamongan), kawasan BTS (Bromo-Tengger-Semeru), kawasan Selingkar Wilis hingga Lintas Selatan.
Menurutnya, pembangunan-pembangunan yang diatur dalam Perpres tersebut menjadi pembangunan Strategis Nasional sehingga memudahkan terealisasinya pembangunan. Oleh karena itu, melalui Perpres ini, Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, dalam beberapa kesempatan berharap iklim investasi di Jawa Timur terus meningkat. (InPol- Red) .
Posting Komentar